Igniel
Bobroknya Birokrasi Jakarta, Anis: Menata Jakarta Bukan Sekedar Menata Gedung
Bersama Rakyat - Calon Gubernur DKI Anies Baswedan, menyampaikan visi misinya terhadap birokrasi di Jakarta saat debat kandidat di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017) malam.
Dalama pandangan Anies, birokrasi Pemprov DKI Jakarta mendapat rapor merah dari beberapa instansi pemerintah. Sehingga, pantas disebut gagal melayani masyarakat.
"Penyerapan anggaran rendah dan hasil yang sangat minim untuk masyarakat," paparnya sambil menunjukkan data berisi catatan buruknya pencapaian birokrasi di Jakarta selama periode sebelumnya.
Padahal, kata Anies, birokrasi merupakan elemen penting untuk menata kota. Birokrasi pun bertanggung jawab kepada pelayanan masyarakat.
"Menata kota bukan sekadar menata gedung. Penataan kota untuk warganya, sehingga birokrasi bertanggung jawab," jelas Anies.
Birokrasi bertanggung jawab terhadap masyarakat, lantaran warga telah membayar pajak yang secara tak langsung mereka memiliki akses di birokrasi. Bahkan, seorang warga sebenarnya memegang aset cukup besar di pemerintah.
"Sejatinya, satu warga memiliki Rp 100 juta aset yang seharusnya itu diolah dan kembali pada mereka. Namun, kenyataan tidak mereka tak mendapatkannya," ungkap Anies.(yn)
Dalama pandangan Anies, birokrasi Pemprov DKI Jakarta mendapat rapor merah dari beberapa instansi pemerintah. Sehingga, pantas disebut gagal melayani masyarakat.
"Penyerapan anggaran rendah dan hasil yang sangat minim untuk masyarakat," paparnya sambil menunjukkan data berisi catatan buruknya pencapaian birokrasi di Jakarta selama periode sebelumnya.
Padahal, kata Anies, birokrasi merupakan elemen penting untuk menata kota. Birokrasi pun bertanggung jawab kepada pelayanan masyarakat.
"Menata kota bukan sekadar menata gedung. Penataan kota untuk warganya, sehingga birokrasi bertanggung jawab," jelas Anies.
Birokrasi bertanggung jawab terhadap masyarakat, lantaran warga telah membayar pajak yang secara tak langsung mereka memiliki akses di birokrasi. Bahkan, seorang warga sebenarnya memegang aset cukup besar di pemerintah.
"Sejatinya, satu warga memiliki Rp 100 juta aset yang seharusnya itu diolah dan kembali pada mereka. Namun, kenyataan tidak mereka tak mendapatkannya," ungkap Anies.(yn)
DONASI VIA PAYPAL
Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat. Donasi akan digunakan untuk memperpanjang domain https://bersama-rakyat.blogspot.com/. Terima kasih.
Newer Posts
Newer Posts
Older Posts
Older Posts
Comments